kabbondowoso

SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2015

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Uncategorized

  • Registrasi Peserta sosialisasi

    Registrasi Peserta sosialisasi

  • Registrasi Peserta sosialisasi 4

    Registrasi Peserta sosialisasi

  • Sambutan Bapak Kepala Bagian Hukum Setda Bondowoso

    Penjelasan dari Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso

  • Pemberian Materi

    Pemberian Materi Sosialisasi JDIH

  • Pemberian Materi 2

    Pemberian Materi Sosialisasi tentang Dasar Hukum JDIH

  • Pemberian Materi Bag Humas dan PDE

    Pemberian Materi Sosialisasi tentang Jaringan internet

  • Pemberian Materi JDIH

    Pemberian Materi Sosialisasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

  • Registrasi Peserta sosialisasi 1

    Peserta Sosialisasi JDIH

  • Peserta Sosialisasi

    Peserta Sosialisasi JDIH

  • Peserta Sosialisasi 3

    Peserta Sosialisasi JDIH

  • Pemberian Materi JDIH 2

    Peserta Sosialisasi JDIH

  • Pemberian Materi JDIH 1

    Peserta Sosialisasi JDIH

  • Pemberian Materi 2a

    Pemberian Materi Sosialisasi JDIH

  • Registrasi Peserta sosialisasi 2

    Peserta Sosialisasi JDIH

  • Registrasi Peserta sosialisasi 3

    Peserta Sosialisasi JDIH

  Dalam rangka  memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya warga Kabupaten Bondowoso tentang kebijakan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso bekerjasama dengan Bagian Humas dan PDE Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso mengadakan acara Sosialiasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Kabupaten pada tanggal 10-13 Agustus 2015. Sosialisasi JDIH diikuti oleh 209 peserta yang merupakan Sekretaris Desa dari semua desa yang ada di Kabupaten Bondowoso. Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada seluruh kalangan, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Pemerintahan Desa maupun kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pemanfaatan website JDIH Kabupaten Bondowoso dengan alamat http://kabbondowoso.jdih.jatimprov.go.id/. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bondowoso adalah suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan bahan Dokumentasi Hukum dan lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian keterangan/layanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat dengan menggunakan sistem dibakuseragamkan.   Tujuan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yaitu :
  1. Meningkatkan pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
  2. Meningkatkan kualitas ragam pelayanan
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas informasi hukum
  4. Meningkatkan kerjasama kegiatan pendokumentasian produk hukum dalam satu jaringan
  5. Menjadikan fasilitas yang tersebut untuk kerjasama dan pembentukan jaringan seutuhnya
  6. Pemanfaatan dan Pendayagunaan potensi masyarakat sebagai kontributor opini, analisa maupun informasi edukatif
    Fungsi J D I H adalah : 1. Sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum 2.  Untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan Hukum 3.  Untuk memudahkan pencarian dan penelusuran Peraturan Perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya 4.  Untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum   Dasar Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bondowoso antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  3. Peraturan Presiden No.33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
  4. Keputusan Presiden  Nomor 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang Pembangunan dan Pengembangan Dalam Negeri dan Daerah
  6. Permendagri No. 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
  8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur. (abdil_Baghukumsetdabondowoso)

LOMBA KADARKUM TINGKAT KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Uncategorized

  • Registrasi 
             

  • Sambutan pak Ahmad

  • IMG_5572

  • IMG_5624

  • IMG_5593

  • IMG_5636

  • Dewan Juri

  • Juara I

  • Juara II

  • Juara III

  • Juara Harapan I

  • Juara Harapan II

  • Registrasi Peserta Lomba Kadarkum Tahun 2015
  • Sambutan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bondowoso
  • Sambutan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso
  • Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten tahun 2015
  • Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten tahun 2015
  • Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten tahun 2015
  • Dewan Juri dan Pemandu Lomba
  • Juara I Sumber Kalong sebagai perwakilan dari Kecamatan Wonosari
  • Juara II Desa Ampelan Kecamatan Wringin
  • Juara III Desa Wonokerto Kecamatan Klabang
  • Juara Harapan I Desa Kupang Kecamatan Curahdami
  • Juara harapan II Desa Tanggulangin Kecamatan Tegalampel
Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Metode Penyuluhan Hukum dilaksanakan dengan pendekatan :
  1. persuasif yakni penyuluh hukum dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh;
  2. edukatif yakni penyuluh hukum harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;
  3. komunikatif yakni penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka dan timbal balik; dan
  4. akomodatif yakni penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang diajukan oleh masyarakat.
Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dapat diselenggarakan dalam bentuk :
  1. ceramah;
  2. diskusi;
  3. temu sadar hukum;
  4. pameran;
  5. simulasi;
  6. lomba kadarkum;
  7. konsultasi hukum;
  8. bantuan hukum; dan/atau
  9. dalam bentuk lain.
Menindaklanjuti Permenkumham tersebut di atas dan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur Tanggal 3 Maret 2015 Nomor : W15-UM.01.01-100 Perihal Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), maka Pmerintah Kabupaten Bondowoso melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso mengadakan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Tahun 2015 yang merupakan tindak lanjut atas pembentukan dan pembinaan KADARKUM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Lomba Kadarkum ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat, menciptakan narasumber hukum dari masing-masing desa untuk warga desanya serta untuk seleksi Lomba Kadarkum Tingkat Bakorwil dan Tingkat Provinsi yang akan digelar pada tahun 2015 demikian yang disampaikan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Bondowoso dalam sambutannya pada lomba KADARKUM yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam sambutannya menyampaikan bahwa hukum itu sifatnya dinamis dan berkembang seiring dengan dinamika di masyarakat sehingga diperlukan aturan-aturan hukum yang dapat mengadopsi dan menunjang kondisi dan situasi yang ada di masyarakat, untuk itu diperlukan masyarakat yang sadar dan peduli akan hukum agar tercipta ketertiban hukum. Lomba yang diikuti oleh 23 kecamatan di Kabupaten Bondowoso dengan mengirimkan perwakilannya dari desa tersebut dimenangkan oleh : 1. Juara I Desa Sumber Kalong sebagai perwakilan dari Kecamatan Wonosari 2. Juara II Desa Ampelan Kecamatan Wringin 3. Juara III Desa Wonokerto Kecamatan Klabang 4. Juara Harapan I Desa Kupang Kecamatan Curahdami 5. Juara harapan II Desa Tanggulangin Kecamatan Tegalampel Setiap pemenang mendapatkan hadiah berupa tropi dan uang pembinaan.  Dewan Juri Lomba KADARKUM terdiri dari unsur Kepolisian Resort Bondowoso dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Lebih lanjut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan bahwa diharapkan dari lomba ini akan tercipta bibit-bibit KADARKUM yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat desa dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (abdil_baghukumsetdabondowoso)

IJEN TRAIL RUNNING AND BONDOWOSO NIGHT RUN 10 K

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Pengumuman

Untuk memeriahkan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke 70 dan Hari Jadi Bondowoso yang ke 196, PEMKAB Bondowoso mengadakan event yang baru pertama kali dilaksanakan di Bondowoso. Event dengan nama “Ijen Trail Running and Bondowoso Night Run 10 K”. Untuk Info lebih lanjut silahkan klik website kami dibawah ini IJEN TRAIL RUNNING

SOSIALISASI HUKUM PEMKAB BONDOWOSO 2015

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Berita, Berita Bondowoso

 





  • Sosialisasi Hukum Setda Provinsi Jatim dan PEMKAB Bondowoso di Kantor Kelurahan Nangkaan
  • Panitia dan Peserta Sosialisasi Hukum
  • Narasumber Sosialisasi Hukum
  • Acara Sosialisasi Hukum
  • Acara Sosialisasi Hukum
Bondowoso, Jawa Timur Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, pada bulan Mei 2015 Biro Hukum bekerjasama dengan Bagian Hukum Kabupaten Bondowoso melakukan sosialisasi hukum di 2 (dua) tempat yaitu kelurahan Nangkaan dan desa Bataan. Acara sosialisasi / penyuluhan hukum dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bondowoso, Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan Biro Hukum Setda Prov. Jawa Timur, Kepala Desa setempat, serta masyarakat dari masing-masing desa. Acara dimulai dari jam 09.00 WIB sampai dengan selesai. Materi yang disampaikan para narasumber yaitu : 1) Undang-undang tentang PKDRT, 2) Perlindungan Anak, 3) Undang-undang tertang Perkawinan  

Pemkab Gelar MOU Dengan Kejaksaan Negeri Bondowoso

Written by Bagian Hukum Kab Bondowoso on . Posted in Berita, Berita Bondowoso

  • Penandatangan Kesepakatan Bersama

    Penandatangan Kesepakatan Bersama



    MOU 2

  Bupati Bondowoso menghimbau agar SKPD di lingkungan Pemkab agar senantiasa berkonsultasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bondowoso. Penyataan itu ditegaskan pada acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkab Bondowoso dengan Kejari Bondowoso tentang penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara di pendopo Kabupaten, Selasa (28/01/2015). ‎Konsultasi yang dilakukan guna mendapatkan legal opini (pendapat hukum) atau pendampingan ketika menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik ligitasi maupun non ligitasi. Selaras dengan itu, kerjasama Pemkab dan Kejari dilakukan dengan tujuan agar aparatur Pemkab lebih memahami ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dengan adanya kerjasama yang baik ini, seluruh pegawai di lingkungan Pemkab dalam melaksanakan tugas tidak terjadi pelanggaran hukum,” tutur Bupati dihadapan Ketua DPRD Bondowoso, Kajari dan jajarannya, serta seluruh SKPD. Secara teknis implementasi, lanjut Bupati, kesepakatan ini diharapkan bahwa apabila SKPD menghadapi permasalahan hukum‎ perdata dan TUN dapat ditindaklanjuti melalui Surat Kuasa Khusu (SKK) kepada Kejari sebagai pengacara negara. Bupati mengucapkan terimakasih kepada Kepala Kejari Bondowoso yang telah bersedia bekerjasama dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan TUN. “Harapannya, kesepakatan ini dapat memberikan kontribusi dalam membantu SKPD dalam melaksanakan tugas serta penegakan hukum,” tukasnya.(humas dan pde)
SEO Holic a SEO Blog on Latest Search Engine Optimization Updates.